Hari Buruh, DPR akan Pastikan RUU Cipta Kerja Berpihak Pada Buruh di Prolegnas 2022

HarianJember - Di Hari Buruh, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmennya untuk menciptakan dan mengawal regulasi yang berpihak pada buruh.

"Sejak menjadi anggota DPR pada 2009 lalu hingga kini menjabat sebagai Ketua DPR, komitmen saya mengawal keberpihakan regulasi pada buruh tak pernah luntur," kata Puan, Minggu (1/5/2022).

Bersama fraksi PDI-P, Puan pernah memperjuangkan untuk merancang undang-undang terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Setelah penantian tujuh tahun, akhir­n­ya RUU BPJS pun dapat disahkan pada 28 Ok­tober 2011 melalui Si­dang Paripurna DPR, 

Masyrakat luas pun merasakan manfaat dari UU tersebut hingga saat ini.

Dengan BPJS kesehatan, masyarakat khususnya pekerja bisa mendapatkan pengobatan gratis.

Baca Juga: Ganjar Setuju Pemimpin Harus Modal Kerja, Bukan Tampang dan Popularitas

"Sementara dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja bisa mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari jaminan akan keselamatan kerja hingga jaminan hari tua," kata Puan.

Setelah menjabat Ketua DPR, Puan pun terus berupaya untuk membuat regulasi yang bermanfaat bagi para pekerja.

Berikutnya ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU itu menjadi terobosan karena disusun dengan sistem omnibuslaw yang merevisi banyak UU sekaligus.

Meski sempat menuai kontroversi, namun Puan menekankan UU Cipta Kerja lahir untuk kesejahteraan para buruh.

"UU Cipta Kerja diciptakan untuk mendorong transformasi agar lebih banyak lagi masyarakat yang bis bekerja dan menjadi sejahtera," katanya.

Mahkamah Konstitusi sendiri memang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus direvisi dalam waktu dua tahun.