HarianJember - Undang-Undang yang baik adalah yang berguna bagi bangsa dan negara, serta berdampak langsung pada masyarakatnya.
Salah satu contoh UU yang melibatkan paling berdampak ke masyarakat adalah UU TPKS.
Hal itu disampaikan oleh Peneliti senior BRIN Siti Zuhro. Ia turut menanggapi pernyataan Ketua DPR Puan Maharani terkait dengan kinerja legislasi para wakil rakyat di Senayan.
Puan meminta anggota legislatif untuk mengutamakan kualitas dari Undang-Undang, bukan kuantitas.
Artinya, keberhasilan DPR bukan dari banyaknya Undang-Undang yang dilahirkan, tapi bagaimana Undang-Undang tersebut terbukti berdampak langsung ke masyarakat.
"Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat," tutur Puan.
Selain itu, Siti menegaskan, bahwa untuk membuat undang-undang yang berkualitas tentunya harus banyakmelibatkan masyarakat sipil, sehingga aspirasi yang diserap lebih komprehensif dan berdampak bagi rakyat.
“Produk legislasi ini akan dieksekusi sebagai keputusan politik. Ketika dieksekusi oleh eksekutif yang menerima dampaknya adalah rakyat. Harus ada perumusan yang betul betul sampai ada konsultasi publik yang gayeng, betul enggak pasal ini ayat ini akan berdampak positif terhadap negara bangsa terutama,” kata Siti Zuhro (27/4).
Sebaliknya, UU yang dikerjakan terkesan terburu-buru, dan akhirnya memicu polemik di masyarakat, contohnya UU IKN.
“Tidak ada masalah dengan pindah ibukota, kan rencana bagus. Tetapi pindahnya bagaimana, itu yang perlu dibicarakan. Meski sudah mengundang puluhan pakar dalam FGD tidak menjamin rakyat setuju,” tandas Siti.
Artikel Terkait
Puan Resmikan Kawasan Gunung Kemukus, Bentuk Ikon Pariwisata Baru Sragen
Peneliti BRIN: Parlemen Harus Awasi Apakah Pembentukan IKN Tepat Dilakukan Saat Ini
Puan Ingin Pemerintah Fasilitasi Pemudik, Sebut Mudik Bisa Bantu Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi
Puan Maharani dan Usahanya dalam Memenangkan Hati Partai dan Rakyat